Dasar Hukum YKPP

1.  UU No 16 Tahun 2001 ttg Yayasan Juncto UU RI Nomor 28 Tahun 2004 Ttg Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah. SH. No. 27 tgl 10 Agustus 2007 ttg Akta Penggabungan Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman (YKPBS), dan Yayasan Satya Bhakti Pertiwi (YSBP) kedalam Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS dan Pensiunan Dephan, TNI dan Polri
3. Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah. SH. No. 22 tgl 10 Desember 2007 Ttg Risalah Rapat Luar Biasa Pembina YKPP Hasil Pengabungan.
4. Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imas Fatimah No. 23 tgl 10 Desember 2007 ttg Perubahan Anggaran Dasar YKPP Hasil Penggabungan menjadi Anggaran Dasar YKPP singkatan Dari Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan.
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-103.AH.05 Tahun 2008 tgl 17 Januari 2008 ttg Pemberian Persetujaun atas Perubahan pasal-1 Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan

 

Profile YKPP

Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) merupakan Organisasi yang bergerak dibidang Sosial Kemanusiaan dengan cara melaksanakan pengabdiannya kepada bangsa dan negara pada umumnya dan kepada prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiunan dilingkungan Dephan dan TNI pada khususnya, YKPP berusaha berperan secara aktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Pendidikan, Bantuan Sosial Pendidikan serta Bantuan Uang Muka (BUM) untuk memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Bank bagi prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Dephan dan Pensiunan PNS Dephan, TNI dan Polri.

Tugas Pokok Pelaksana Kegiatan Perumahan

Menyelenggarakan BUM untuk memperoleh KPR melalui bank/lembaga keuangan bagi prajurit TNI, anggota Polri, PNS & Pensiunan pada instansi Dephan, Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Mabes Polri

Penyelenggaraan Bidang Pendidikan

YKPP didalam menyelenggarakan Bidang Pendidikan Menenggah Atas dan Perguruan tinggi, diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan (BP Dik). Penyelenggaraan Pendidikan  terdiri dari :

1. Perguruan Tinggi Swasta Yaitu :

a. UPN “Veteran” Yogyakarta

b. UPN “Veteran”Jawa Timur

c. UPN “Veteran”Jakarta

2. Sekolah Menenggah Atas yaitu  SMA Taruna Nusantara.

Kegiatan Usaha

1. Sumbangan Donatur

2. Wakaf

3. Hibah

4. Jasa Layanan Pendidikan

6. Investasi yang prospektif tidak bertentangan dengan Undang-Undang

a. Deposito Berjangka/Surat Beharga

b. Penyertaan Modal.

Kegiatan Sosial Kemanusiaan

1. Kegiatan Sosial Bantuan Pendidikan.

a. Beasiswa untuk peserta pendidikan dasar.

b. Beasiswa untuk peserta pendidikan menengah.

c. Beasiswa untuk peserta perguruan tinggi

2. Kegiata Sosial Perumahan.

a. Bantuan Uang Muka Kredit Perumahan (BUM KPR) melalui Bank.

1) BUM KPR Program  Reguler (Progreg)

2) BUM KPR Program Khusus (Progsus)

b. Avalist / Asuransi Kreditur Meninggal Dunia.

c. Wari gugur tugas mendapat bantuan uang perumahan sebesar 50 % Harga Jual Rumah (HJR) sesuai pangkat/gol

3. Fasilitas yang diberikan :

a. Bebas biaya pendidikan di UPN “Veteran”

b. Bebas biaya pendidikan dan Akomodasi di SMA Taruna Nusantara

c. Bebas biaya bagi Prajurit/PNS yang akan menambah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tingkat sarjana

Fungsi Utama YKPP

a. Menyelenggarakan Pembinaan Pendidikan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional Veteran dan Pendidikan Menengah Taman Taruna Nusantara serta menyelenggarakan Bantuan Sosial Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi bagi keluarga Prajurit TNI, PNS dan Pensiunan dilingkungan Dephan dan TNI serta memberikan Bantuan Uang Muka (BUM) untuk memiliki rumah melalui fasiltas Kridit Pemilikan Rumah  (KPR)  dari Bank bagi Pajurit TNI, Anggota Polri, PNS dan Pensiunan Dephan, TNI dan Polri.

Prinsip – prinsip Yayasan

ATAP

1.  Amanah

2.  Transparan

3.  Accountable

4.  Profesional

7 L

1.  Lurus Hati

2.  Lapang Dada

3.  Lincah

4.  Luwes

5.  Legowo

6.  Law Abiding Principle

7.  Loyalitas

6 C

1.  Continuity

2.  Check and Recheck

3.  Consideration

4.  Changes

5.  Consistent

6.  Clarification